PERJANJIAN RENVILLE, SEJARAH 17 JANUARI
Dilansir dari berbagai sumber, selain berperang, ketegangan juga bahkan sampai terjadi diata meja dalam berbagai perundingan. Salah satu perundingan yang banyak dikenal hingga menjadi momen bersejarah hingga kini adalah perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Setelah terjadinya persetujuan Linggarjati, Pemerintah Republik Indonesia pun semakin intensif dalam melakukan diplomasi.
Tercatat pada 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan Agresi Militer secra besar-besaran. Imbasnya, beberapa daerah dan kota di Indonesia pun pada masa itu diserbu.Kemudian hanya melalui intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang akhirnya dapat menghentikan peristiwa tersebut dan membuata konflik kembali ke meja perundingan.
Kala itu, Perdana Menteri Amir Sjarifudin yang menggantikan Sjahrir, memimpin delegasi Republik Indonesia untuk berunding di kapal perang Renville milik tentara Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Januari 1948.
Selanjutnya, pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan diketahui usul tersebut menyarankan agar Dewan Keamanan bisa menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara, meliputi Belgia yang dipilih Belanda, Australia yang dipilih Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai negara yang dipilih oleh kedua belah pihak.
Untuk isi dari Perjanjian Renville tersebut sebenarnya sangat merugikan pihak Indonesia kala itu. Berikut isi dari Perjanjian Renville-Nya.
- Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia.
- Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Belanda.
- TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kependudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Tentunya hasil Perjanjian Renville yang telah ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu cukup merugikan bagi Indonesia dan salah satunya berdampak pada perekonomian Indonesia yang diblokade Belanda secara ketat.
Anthony Reid dalam ‘Indonesian National Revolution 1945-1950 (1974)’ menuliskan, keberadaan Garis Van Mook sendiri dinilai sebagai hinaan dikarenakan wilayah Indonesia kala itu menjadi semakin dipersempit.
Tidak hanya itu saja, dampak dari Perjanjian Renville ini juga memicu aksi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan membuat konflik politik di Indonesia semakin kacau.